Arus Data Lintas Negara jadi Perhatian Jelang Presidensi G20

jpnn.com, JAKARTA - Arus data lintas negara menjadi salah satu isu utama yang mengemuka saat ini.

Hal itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi karena setiap negara memiliki sistem hukum sendiri sesuai dengan budayanya masing-masing.

"Kepercayaan tampaknya menjadi elemen yang perlu digunakan untuk mengatasi kekurangan kerangka hukum yang selaras untuk perlindungan data pribadi," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangannya, Kamis (28/7).

Berlandaskan hal itu, Kemenkominfo menyelenggarakan lokakarya (workshop) baru-baru ini mengenai identifikasi langkah-langkah penyeimbangan kepentingan bagi multistakeholder pada arus data lintas batas (Identification of Measures in Balancing Interest of Multistakeholder on Cross Border Data Flows). 

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 yang membahas isu prioritas ketiga tentang arus data lintas negara atau Cross-Border Data Flow (CBDF) dan arus data dengan kepercayaan atau Data Free Flow with Trust (DFFT). 

"Perlu diskusi di antara para pemangku kepentingan dalam memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua dan mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFTT dan CBDF," ujar Semuel Abrijani. 

Lokakarya digelar secara hibrida  di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, itu diikuti delegasi negara anggota G20, negara undangan, organisasi internasional, dan asosiasi bisnis.

Juga National Knowledge Partners, antara lain Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).