Ary Muladi Dituntut 5 Tahun Penjara
Terdakwa juga Didenda Rp 200 Juta
Selasa, 03 Mei 2011 – 15:41 WIB

Ary Muladi Dituntut 5 Tahun Penjara
JAKARTA- Ary Muladi, terdakwa terdakwa kasus percobaan penyuapan pimpinan KPK dan menghalang proses penyidikan kasus korupsi, dituntut 5 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar di PN Tipikor Selasa (3/5) siang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya meminta agar majelis hakim menjatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan kepadanya.
Dalam persiangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati, JPU menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat. Yaitu dengan merancang untuk memberikan suap kepada KPK sebesar Rp5,15 miliar terkait kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) dengan tersangka Anggoro Widjojo. “Terdakwa berupaya untuk mempengaruhi dan menghalang-halangi KPK yang sedang menangani perkara hukum,” ujar Jaksa dalam tuntutannya.
Baca Juga:
Jaksa menegaskan bahwa sanksi tersebut pantas diberikan kepada Ary Muladi. Karena, menurut JPU, akibat perbuatannya itu, citra penegak hukum menjadi tercederai. Padahal, bangsa ini sedang gencar melaksanakan pemberantasan korupsi melalui istrumen penegak hukum yang dimiliki, termasuklah salah satunya lembaga KPK.
Ary dalam persidangan yang pernah digelar sebelumnya, disebutkan berperan sebagai mediator dalam upaya penyuapan oleh Anggoro Widjojo melalui adiknya Anggodo Widjojo yang kini sudah berstatus terpidana. Miliaran rupiah digelontorkan rekanan Kementerian Kehutanan dalam proyek SKRT pada tahun 2007 tersebut, agar proses hukum tidak dilanjutkan oleh KPK. Sejumlah nama disebut menerima, mulai dari Direktur Penyidikan Ade Raharja, Pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto Chandra M Hamzah, dan termasuk juga mantan ketua KPK, Antasari Ashar.
JAKARTA- Ary Muladi, terdakwa terdakwa kasus percobaan penyuapan pimpinan KPK dan menghalang proses penyidikan kasus korupsi, dituntut 5 tahun penjara.
BERITA TERKAIT
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja
- Menteri Kabinet Merah Putih Temui Jokowi, Ketua DPR Merespons Begini