AS Diduga Intervensi Divestasi Saham Newmont

Selain itu, lanjutnya, kebijakan pemerintah tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharan Negara, khususnya Pasal 33 (1) Pasal 41 (1), (2), (3), dan (4) dan Pasal 45 (2), Pasal 68 (2) dan Pasal 69 (2) dan (3).

"Sampai saat ini proses pemisahan keuangan negara yang tidak dipisahkan menjadi penyertaan modal negara dalam bentuk saham di PT NNT belum pernah dibahas di DPR," tegasnya.

Selain itu, menurut dia, pembelian oleh pemerintah pusat ini menistakan pemda, seakan-akan tidak percaya dan tidak menganggap bahwa pemda bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah.

"Oleh karena proses ini cacat hukum dan bermasalah, maka DPR akan meminta pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana ketentuan UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pasal 2 (2). Termasuk kewajiban BPK untuk mengaudit dan memeriksa tentang kesalahan hukum ini,” imbuhnya. (fas/jpnn)