AS-Eropa Sepakat Sanksi Berat Libya

JENEWA - Desakan terhadap pemimpin Libya Muammar Kadhafi untuk segera mundur dari puncak pemerintahan yang sudah dikangkanginya selama 40 tahun terus menguat. Dalam pertemuan khusus tingkat tinggi di Jenewa, Swiss, kemarin (28/2), Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat bahwa Kadhafi harus disanksi berat. Tak cukup hanya diminta mundur, Libya dan Kadhafi harus menerima serangkaian konsekuensi atas sikap kerasnya sehingga menewaskan ratusan demonstran anti-pemerintah.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton menyatakan, sebelum akhir pekan ini, mandat bagi Dewan Keamanan PBB untuk turun ke Libya bakal turun. Itu juga akan dibarengi sanksi pembekuan aset-aset Kadhafi. Ashton menyatakan, Uni Eropa bakal mengembargo "peralatan" yang bisa digunakan untuk melawan tekanan dalam negeri Libya. Dengan kata lain, Eropa sudah menyiapkan embargo senjata bagi Libya. Ashton menambahkan, ada kemungkinan penerapan zona larangan terbang di atas Libya.

Ketegasan itu dihasilkan dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para menteri luar negeri dari berbagai negara. Termasuk di antaranya Menlu AS Hillary Clinton, Menlu Rusia Servey Lavrov, dan Asthon sendiri. Sebelumnya, Clinton berharap pemimpin Eropa segera mengeluarkan sanksi tegas bagi Kadhafi yang menolak turun dari kursi kepemimpinannya.

Usul tegas juga dikeluarkan Menlu Jerman Guido Werterwelle. Dia menyarankan segala bentuk pembayaran minyak Libya ditunda hingga dua bulan. Itu bertujuan untuk memastikan rezim Kadhafi tidak mendapat tambahan fulus yang ujung-ujungnya bisa dipakai membeli senjata untuk melawan demonstran. "Kita harus pastikan bahwa tak ada sepeser pun duit yang mampir ke kantong keluarga diktator Libya. Sehingga, mereka tidak bisa beli senjata, tidak bisa menyewa prajurit asing," kata Westerwelle.