AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital

"Sebelum keberadaan QRIS dan GPN yang bergantung pada jaringan internasional seringkali dikenai biaya tinggi akibat proses peralihan ke luar negeri," kata sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu.

Walakin, dia meminta pemerintah tidak berarti menutup ruang dialog internasional. Indonesia juga perlu membuka ruang komunikasi dan konsultasi terbatas dengan Pemerintah AS dalam semangat kerja sama global yang adil dan setara.

Hal itu menurutnya penting untuk menjelaskan bahwa QRIS dan GPN bukanlah bentuk hambatan perdagangan, melainkan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien.

Selain itu, QRIS dan GPN juga dapat menjadi model pengembangan sistem pembayaran digital di negara berkembang lainnya.

"Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya mempertahankan prinsipnya, tetapi juga memperkuat diplomasi ekonomi. Standar QRIS dapat dipromosikan sebagai model interoperabilitas regional dan global," ujar sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Marwan menambahkan, integrasi QRIS dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) dan PromptPay (Thailand) dapat menjadi pijakan awal untuk kolaborasi yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara, sebelum masuk ke skema global.

Dengan cara ini, Indonesia mampu menawarkan solusi regional yang relevan, sekaligus meningkatkan daya tawar dalam forum internasional.

"Sehingga Indonesia mampu menawarkan solusi regional yang relevan, sekaligus meningkatkan daya tawar dalam forum internasional," ujar Marwan.(fat/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?