AS Sebut PeduliLindungi Melanggar HAM, Pemerintah Diminta Bertindak
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI) M Adhiya Muzakki mendesak pemerintah untuk mengusut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan laporan kepada Amerika Serikat (AS) tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada aplikasi PeduliLindungi.
Dia meminta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenpolhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan audit terhadap laporan LSM tersebut.
Menurut Adhiya, LSM yang melaporkan laporan tidak berdasar tersebut telah mencemarkan nama baik Indonesia.
Pasalnya, penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai sukses dan terbaik di antara negara negara lain.
"Kemenkopolhukam, Kemendagri, dan Kemenlu harus mengusut tuntas LSM yang memberikan laporan kepada AS terkait laporan pelanggaran HAM di aplikasi PeduliLindungi," kata Adhiya, Sabtu (16/4).
Dia menambahkan LSM itu patut dipertanyakan dasar dan sumber dananya dalam memberikan laporan tersebut.
Sebab, dia menilai banyak LSM yang tidak transparan dalam melaporkan sumber dananya.
"LSM-LSM harus transparan soal sumber dana asing yang mereka peroleh. Jangan sampai dana asing tersebut malah digunakan untuk kepentingan asing memporakporandakan Indonesia," tegas dia.
Pemerintah diminta untuk mengusut LSM yang memberikan laporan kepada AS tentang dugaan pelanggaran HAM pada PeduliLindungi.
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- LSM Gempur Papua Ajukan 3 Laporan ke Bawaslu
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai