Asal Transparan, PDIP Bakal Lebih Mudah Cari Sumbangan

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto memerkirakan publik akan menyambut positif dua rekening resmi PDI Perjuangan yang digunakan untuk menampung iuran kader dan sumbangan pihak lain. Menurutnya, langkah itu bisa menjadi inovasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Yenny mengatakan, selama ini publik menilai artai politik dengan gambaran buruk. Karenanya, upaya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu untuk membudayakan transparansi dan akuntabilitas patut diapresiasi.

"Itu kan bentuk keinginan PDIP untuk transparansi dalam akuntabilitas. Ini pastinya akan mendapatkan respon bagus dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada PDIP,” ujarnya, Minggu (25/10).

Seperti diketahui, PDIP pada 20 Oktober lalu atau tepat  setahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan dua rekening resmi penampung sumbangan. Yakni di BRI dengan nomor rekening 10-000-888-999 dan di BCA dengan nomor 206-888-999-1. Kedua rekening itu atas nama PDI Perjuangan.

Yenny mengatakan, posisi PDIP saat ini adalah partai pemerintah. Dalam Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, salah satu poinnya adalah peningkatan partisipasi publik serta transparansi tata kelola pemerintahan. “Jadi sebelum pemerintah ngomong tentang sebuah transparansi, PDIP mencoba untuk melakukan inovasi transparasi dalam pengelolaan keuangannya," kata Yenny.

Bagaimana dengan tudingan bahwa dua rekening itu untuk pencitraan? Yenny menganggap pencitraan merupakan hal biasa di setiap partai. “Kalau sudah terbangun citra diri dan terbukti positif, maka dengan mudah akan bisa meraih kantong konstituen," ulasnya.

Namun, Yenny juga mengingatkan agar PDIP serius dalam menjalankan transparansi. Bahkan partai pemenang Pemilu 2014 itu harus benar-benar membuka setiap transaksi di rekening resmi untuk diketahui publik.

“Jangan hanya lips service saja, tetapi juga dibarengi dengan aksi. Misal, masyarakat bisa mengakses dokumen pengelolaan keuangan di PDIP,” ucapnya. (ara/JPNN)