Asesmen Nasional Bukan Penentu Kelulusan, Untuk Apa Ikut Bimbel AN?
jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mempertanyakan urgensi pelaksanaan asesmen nasional (AN) pada Maret 2021.
Selain asesmen nasional bukan penentu kelulusan, masih banyak masalah terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang harusnya jadi perhatian utama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
"Mas Nadiem bilang ke publik tidak butuh persiapan khusus bagi sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam menghadapi AN atau AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) karena bukan penentu kelulusan siswa. Format dan kedudukan AN pun jauh berbeda dari Ujian Nasional (UN) masa sebelumnya," tutur Koordinator P2G Satriwan Salim di Jakarta, Selasa (3/11).
Namun, P2G justu menemukan praktik-praktik bisnis yang dilakukan lembaga bimbingan belajar yang menjanjikan kiat sukses lulus AN. Bahkan oleh lembaga sekolah swasta tertentu.
P2G menilai, Nadiem Makarim seperti membiarkan praktik bisnis pendidikan seperti itu terjadi.
Padahal secara regulasi, AN itu bukan penentu kelulusan siswa. Praktik penyelenggaraan AN bukan bertujuan untuk menilai-nilai siswa seperti UN dulu.
"Namun, peluang bisnis dari sekolah (swasta) yang memang jualan AN ini laku di masyarakat yang belum paham secara utuh dan komprehensif tentang AN," terangnya.
Bisnis model ini tentu memanfaatkan persepsi publik. baik guru, siswa, orang tua yang belum paham seutuhnya tentang AN, yang sejatinya berbeda dari UN.
P2G menemukan praktik bimbel dengan janji lulus asesmen nasional 2021, persis seperti saat masih jadi Ujian Nasional.
- Pemkab Biak Numfor Merealisasikan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru 2024
- Juhana: Jangan Sampai Ada Kisah Oemar Bakri di Kota Bogor
- Penikam dan Penggorok Leher Guru di Kampar Tertangkap
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas