Aset RSBI Harus Diambil Alih Pemprov

Sebab, DKI Jakarta hanya disokong kota administrasi saja. "Persoalan RSBI di DKI Jakarta relatif tidak menonjol," katanya. Kalaupun ada RSBI yang masih mengutip pungutan tinggi, dia meminta tidak digeneralisasi.

Selain urusan asset, Balitbang juga menemukan ketentuan pagu 20 persen dari kuota dialokasikan untuk siswa dari keluarga miskin tidak berjalan efektif. Chairil mengatakan, rata-rata nasional menyebutkan, pagu untuk siswa miskin hanya 15 persen dari total kuota. Dia mengatakan, ada RSBI yang hanya mengalokasikan kuota untuk siswa miskin sebesar 3 persen. Tetapi, ada juga yang sampai 30 persen kuota untuk siswa miskin.

Sampai saat ini, Chairil mengatakan moratorium atau penghentian sementara pendirian RSBI baru masih berjalan. Dengan demikian, pemerintah bisa fokus menuntaskan persoalan RSBI dulu. Baru jika sudah selesai, akan dibuat RSBI-RSBI baru lagi. (wan)