Asing Dominasi Kawasan Industri

JAKARTA – Perusahaan asing lebih senang mendirikan pabrik di kawasan industri guna menekan ekonomi biaya tinggi, sementara investor domestik justru sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang tegas agar setiap investasi baru mau masuk kawasan industri.

“Kawasan industri marak di era 1990-an, setelah swasta masuk. Saat ini, 60 persen kawasan industri dikuasai oleh pihak asing,” ujar Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Johannes Archiadi akhir pekan lalu. Menurut dia, dominasi asing dikarenakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung lebih memilih kawasan di pulau Jawa khususnya di wilayah Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi). Sayangnya, lokasinya menyebar dan tidak terintegrasi.

     Johannes mengungkapkan, investor asing lebih memilih mendirikan pabrik di kawasan industri karena beberapa alasan. Pertama, proses perijinan yang dikelola kawasan industri lebih praktis dan cepat. Kedua, infrastruktur yang disediakan kawasan industri sudah lengkap, seperti jalan, pengolahan limbah hingga pembangkit listrik mandiri. “Perijinan pasti cepat karena ada persaingan antar kawasan industri dalam menggaet investor,” tuturnya.  

     Dia menuturkan, gejolak politik menjelang pemilu 2009 akan membuat investor menahan diri. Secara logis, investor lebih memilih untuk menanamkan modalnya setelah masa Pemilu. Kendati demikian, dia menyebut, industri lain seperti otomotif sejauh ini tidak terlalu terpengaruh. Hal ini karena industri otomotif di Indonesia terus berkembang. “Itupun tergantung, kalau industri kecil ada yang mampu bertahan ada yang tidak,” ungkapnya.

     Presiden Direktur PT Jababeka S.D. Darmono mengatakan, pihaknya berencana membuka kawasan industri berskala internasional di luar pulau Jawa, yaitu di Medan (Sumut) dan Palu (Sulteng). Sayangnya, dia menolak menyebutkan luas lahan yang disiapkan maupun nilai investasi yang dibutuhkan. “Detilnya masih rahasia dululah. Kami sudah MoU dengan pemda setempat. Kita juga akan terbitkan obligasi untuk pembiayaan itu,” tambahnya.

     Dia berharap pemerintah mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi investor asing sehingga mereka seperti hidup di negaranya sendiri. Fasilitas yang disediakan juga harus berkelas internasional. Dengan begitu, investor asing akan merasa nyaman untuk tinggal dan menanamkan modalnya di Indonesia. Konsep seperti itu yang dijalankan Tiongkok untuk mengembangkan industrinya. “Bangun jalan dulu yang penting,” jelasnya.

     Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Musyawarah Nasional (Munas) HKI di Istana Negara meminta agar kawasan industri juga dibuka di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Hal itu penting untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Daerah-daerah di luar Jawa juga memiliki peluang bagus untuk menjadi kawasan industri. (wir)