Asing Halangi BUMN Strategis Jadi Industri Militer Tangguh
Senin, 23 Februari 2009 – 19:32 WIB
JAKARTA – Ruginya Badan Usaha Milik Negara (BMUN) strategis disinyalir bukan semata-mata karena kurangnya orang yang mampu secara manajerial mengelolanya menjadi perusahaan yang profit. Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono justru mensinyalir adanya negara asing maupun principal dari luar negeri yang tidak senang jika BUMN strategis milik Indonesia berkembang menjadi insurti militer yang disegani. Lebih disayangkan lagi, imbuh mantan Gubernur Lemhanas ini menyebutkan, di dalam negeri sendiri masih sedikit orang yang mampu secara manajerial mengelola BUMN strategis agar menjadi perusahaan yang menguntungkan. "Kita punya orang yang baik di segala bidang. Yang belum kita punya adalah orang yang secara manajerial mampu membina BUMN strategis secara baik sehingga professional dan menguntungkan," tandasnya.
Hal itu sidampaikan Juwono pada pada rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (23/2). "Soal BUMN strategis untuk industri militer, kita harus sadar ada negara asing yang mau mencegah itu timbul. Ada negara yang ingin mengganjal," ujar Juwono.
Baca Juga:
Meski tidak menyebutkan negara mana yang mengganjal tumbuhnya BUMN strategis, namun Juwono memberikan contoh tentang adanya principal yang sengaja mengganjal ketika Habibie mencoba mengurus sertifikasi pembuatan persawat terbang bagi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Federal Aviation Administration (FAA). "Pengalaman kita dengan Pak Habibie, mau dapat serifikat membuat pesawat dari FAA saja gagal karena ada principal yang mengganjal," ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA – Ruginya Badan Usaha Milik Negara (BMUN) strategis disinyalir bukan semata-mata karena kurangnya orang yang mampu secara manajerial
BERITA TERKAIT
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan