Asing Masih Bermain di Hutan Indonesia

JAKARTA – Belum selesai polemik Rancangan Inpres (Rinpres) soal perizinan Kehutanan yang disiapakan oleh Ketua UKP4 Kuntor Mangkusubroto, pemerintah agaknya lagi-lagi terlena oleh janji hibah Pemerintah Norwegia sebesar USD 1 miliar soal moratorium hutan. Padahal janji hibah tersebut bisa dipastikan hanya bohong belaka. Kalangan politisi DPR dan pengusaha lokal menilai, banyak kepentingan asing bermain untuk Hutan Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi kepada INDOPOS (grup JPNN), mengungkapkan, Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan Norwegia tentang moratorium hutan hendaknya tidak perlu ditanggapi serius. Selain karena LoI merupakan level terendah dalam perjanjian internasional, hibah sebesar USD 1 miliar yang dijanjikan pemerintah Norwegia itu bisa dipastikan hanya janji palsu.

“Tidak ada sanksi hukum internasional sedikitpun jika moratorium tidak dijalankan pemerintah Indonesia. Apalagi, hibah yang dijanjikan Norwegia itu juga hanya janji-janji manis yang palsu,” tukas anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi kepada INDOPOS di Jakarta, kemarin (12/1).

Karena itu Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR ini menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak terlalu serius mematuhi moratorium. Sebab, kata dia, tanpa LoI pun, Indonesia sudah menjalankan perannya dalam penyelamatan lingkungan. Terutama dalam pengelolaan hutan. Lebih lanjut, Viva juga meminta pemerintah agar lebih mengakomodir kepentingan rakyat ketimbang mematuhi kepentingan asing.