Asing Masih Bermain di Hutan Indonesia

Bahkan, Sofyan mengaku bingung, pihak mana yang harus dipatuhi pengusaha. “Yang begini akhirnya membuat pengusaha tidak ada kepastian, orang yang mau investasi jadi malas. Kuntoro dan Menhut lain-lain omongannya. Setiap ada putusan, malah dijalankan sendiri-sendiri. Jadi siapa yang berwenang sebenarnya, sudah tidak tahu lagi,” kesal dia.

Ditegaskan Sofyan, kewenangan merancang dan menerapkan kebijakan pada prinsipnya berada di pihak eksekutif. “Seharusnya itu dilakukan oleh Menhut, karena Kuntoro bukan pejabat eksekutif,” tandasnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, dampak ketidakpastian hukum tidak saja akan merugikan pengusaha, tetapi akan berdampak luas pada perekonomian nasional. Kontribusi yang disumbangkan perusahaan terhadap pemerintah dipastikan akan menurun. “Yang jelas, dampaknya terasa sekali apalagi di sektor kehutanan. Kemiskinan dan pengangguran akan makin sulit dikurangi,” katanya. (dms)