Asing Tak Akan Biarkan Indonesia Punya Mobnas
jpnn.com - JAKARTA - Harapan pemerintah agar Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah ramah lingkungan menjadi embrio mobil nasional (Mobnas) dinilai tidak akan terwujud. Pasalnya, mobil-mobil tersebut masih diproduksi oleh produsen asing. Sebagian besar komponennya pun masih menggunakan produk impor.
"Kalau pemerintah selama ini gembar gembor dengan mobil nasional, ya seharusnya mobil yang memiliki embrio yang dikembanghkan oleh anak-anak bangsa. Itu yang seharusnya dikembangkan lebih dulu," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Tulus Abadi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/9).
Menurut Tulus, produsen mobil asing tidak akan membiarkan Indonesia mempunyai mobil nasional. Pasalnya, hal tersebut berpotensi merusak bisnis mereka.
Karena itu, lanjut Tulus, pemerintah tidak usah bermimpi produsen asing akan membantu Indonesia mengembangkan industri otomotif yang mandiri. "Teknologi apapun tidak bisa ditransfer tapi harus dicuri. Jadi jangan mimpi industri ATPM di jepang akan mentransfer teknologi ke kita," lanjutnya.
Tulus kembali menegaskan, mobil nasional hanya akan terwujud jika prosesnya bersih dari intervensi asing. Karenanya, sebelum pemerintah bisa lepas dari kendali asing maka mobil nasional hanya akan jadi harapan kosong belaka.
"Seperti misalnya, Malaysia pernah bisa berkembang biak dengan baik karena memang tidak ada intervensi ATPM untuk mereka tidak berkembang," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Harapan pemerintah agar Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah ramah lingkungan menjadi embrio mobil nasional (Mobnas) dinilai tidak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi