ASIPPINDO Dukung Perluasan Askses Pembiayaan Inklusif Bagi Pelaku UMKM

Dia menambahkan penting untuk memastikan proses monitoring dan evaluasi penjaminan berjalan dengan baik, termasuk pengelolaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), klaim, dan subrogasi
agar keberlanjutan sistem tetap terjaga.

“Target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun membuka ruang bagi peningkatan pendapatan penjamin melalui IJP, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan operasional lembaga penjamin,” ujarnya.

Sementara itu, Riza Damanik mengungkapkan sebagian besar UMKM di Indonesia, terutama pelaku usaha mikro masih beroperasi secara subsisten dan individu.

Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan terbatasnya akses pasar maupun pembiayaan.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendekatan berbasis klasterisasi usaha agar pelaku mikro dapat tergabung dalam ekosistem yang lebih terstruktur, terhubung dengan rantai pasok, dan lebih mudah dijangkau oleh lembaga pembiayaan.

“Banyak pelaku usaha mikro yang sebenarnya layak (feasible) tapi tidak memiliki jaminan atau rekam jejak perbankan (unbankable). Di sinilah peran penjaminan menjadi sangat penting untuk menjembatani gap tersebut dan memperluas inklusi keuangan,” kata Riza.

Sementara itu, Muhammad Candra Utama dari BRI menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar segmen bisnis, melainkan misi institusional yang terintegrasi dalam seluruh proses bisnis BRI
Group.

Dengan 36 juta nasabah UMKM dan penyaluran kredit ke UMKM mencapai 82% dari total portofolio, BRI menjadi bank dengan komitmen terbesar terhadap sektor ini.