ASN dan Honorer Dukung Tata Kelola Guru Diambil Alih Pusat

“Kenapa ditarik ke pusat, karena melihat berbagai macam persoalan yang sekarang ini menjadi salah satu kendala terutama dalam rekrutmen, pembinaan, dan distribusi guru,” katanya.

Contoh nyata pada penanganan guru honorer menjadi PPPK. Kemendikdasmen ingin mengangkat 1 juta lebih guru PPPK, tetapi penyelesaiannya tersendat karena pemda tidak mengusulkan optimal.

Ironinya, Kemendikdasmen yang disalahkan karena menganggap itu kewenangan pemerintah pusat. Padahal, pemda yang punya guru.

Begitu juga dengan pembinaan, distribusi, dan kesejahteraan guru. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai regulasi, tetapi lagi-lagi mental di pemda.

Kemendikdasmen selama ini sangat proaktif mendekati pemda agar mengajukan semaksimal mungkin pengangkatan guru PPPK dari honorer sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Penanganan guru bukan hanya tanggung jawab Kemendikdasmen, tetapi semua instansi terkait terutama pemda. Jika pemda tidak proaktif bagaimana bisa jalan program pemerintah pusat," katanya.

Atas dasar itulah, makin banyak dorongan dari beberapa pihak agar pembinaan guru dan tata kelolanya oleh pemerintah pusat.

Dia menambahkan sebenarnya rasio guru dan murid secara nasional sudah cukup. Namun, faktanya ada sekolah yang kelebihan guru. Di sisi lain, banyak sekolah yang kekurangan guru.