ASN Didorong Melapor Bawaslu Jika Dipaksa Memilih

jpnn.com, BATAM - Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau tidak terpengaruh paksaan pihak manapun, termasuk atasan, dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019. Sebagai aparatur, ASN diminta juga diminta tetap netral dan tidak partisan.

Pengamat Politik, Zainuddin mengatakan, secara politik daerah di Indonesia memang dikepalai oleh orang yang dipilih secara politik melalui pemilihan. Posisi kepala daerah sebagai orang politik tersebut harus disikapi secara proporsional atau tepat.

"Harus memahami kepala daerah sebagai orang politik, makanya ASN tetap bersikap hati-hati dan tetap netral," katanya.

Soal netralitas ASN, dia mengatakan sudah jelas diatur dalam Undang-undang Pemilu maupun Undang-undang ASN. Tidak hanya itu sebagai warga negara ASN diberikan kebebasan memilih tanpa paksaan dari pihak tertentu.

"Cukuplah pengalaman waktu orde baru ditekan, era reformasi ini kebebasan untuk memilih itu ada. Sudah tidak zamannya, memaksa, menekan dan mengarahkan," ujarnya.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Mangihut Rajagukguk menegaskan ASN diminta berani melapor ke Bawaslu jika diintimidasi untuk memilih calon tertentu.

"Jangan takut laporkan, yang mengintimidasi kami akan panggil," ujarnya.

Untuk ASN sendiri ia juga mengimbau untuk tidak partisan. Apalagi secara terang-terangan berafiliasi dengan partai politik tertentu. "Akan ditindak juga," pungkasnya.