ASN Dukung Paslon Tertentu Terancam Dipecat

jpnn.com - MANADO - Sehari menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah, dugaan adanya keterlibatan aparat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara mendukung salah satu pasangan calon, terus bermunculan. Mulai dari lurah yang menjadi tim sukses, hingga dugaan keterlibatan dua orang PNS di Bitung.
Menanggapi informasi tersebut, Pejabat Gubernur Sulawesi Utara Sumarsono dengan tegas mengatakan, tidak akan segan-segan memberi sanksi. Bahkan dapat hingga pemecatan secara permanen, karena hal tersebut sangat menodai pelaksanaan pilkada maupun aparatur sipil negara (ASN) yang harus bekerja secara profesional, tanpa memihak siapapun calon yang ada.
"Sanksinya ada tiga, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemecatan secara permanen," ujar Sumarsono, Selasa (8/12).
Meski begitu sanksi tidak bisa sertamerta diberikan. Apalagi kalau hanya bersifat rumor. Dugaan keterlibatan harus terlebih dahulu dilaporkan ke panitia pengawas (panwas) di tingkat kabupaten/kota maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi. Setelah itu baru kemudian lembaga tersebutlah yang merekomndasikan ke pemerintah.
"Jadi kalau memang ada bukti, diberikan ke panwaslu, dilanjutkan ke kami. Pasti langsung (bisa,red) diberhentikan sementara. Persoalannya tak ada pengaduan ke gubernur. Saya tak pernah dapat laporan dari panwas dengan bukti yang jelas," ujarnya.
"Jadi sederhana, silahkan dicatat (dugaan pelanggaran ASN,red), laporkan ke Panwaslu. Suruh lapor ke gubernur. Tapi syaratnya itu bukan laporan dari media, yang saya tindaklanjuti kalau ada laporan dari panwas dan Bawaslu. Jadi seluruh tudingan tak netral, harus dilegitimasi pengawas. Selama ada di laporan saya, saya beri tindakan tegas," kata Sumarsono.(gir/jpnn)
MANADO - Sehari menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah, dugaan adanya keterlibatan aparat pemerintahan di Provinsi Sulawesi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jokowi Mau Bikin Partai Super Tbk, Cucun PKB: Silakan Asal Sesuai UU
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Jokowi Pengin Bikin Partai Super Tbk, Anak Buah Bahlil Ingatkan soal UU
- Wakil Ketua MPR Usulkan Pertamina Bentuk Tim Investigasi Independen, Ini Tugasnya
- Johan Rosihan DPR: Praktik Pengoplosan Beras Mencederai Semangat Swasembada Pangan
- Mas Kanang Kritik Kinerja BUMN Karya: Kenapa Tidak Fokus Internasional Saja?