ASN Ogah Ikut Lelang Jabatan di Pemprov DKI, Guspardi Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku heran mengapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak ada yang mengikuti lelang jabatan Eselon II. Dia menilai hal tersebut menjadi sebuah ironi.
“Seingat saya kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, biasanya kalau ada promosi jabatan pada umumnya ASN yang memenuhi syarat berebut ikut berkompetisi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari yang sekarang,” kata Guspardi, Senin (24/5).
Politikus PAN ini lantas mempertanyakan kondisi yang sedang terjadi di lingkungan Pemprov DKI. Agaknya keadaan ini tidak lazim terjadi, kalau begitu tentu ada yang salah.
Dia meminta kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengkaji dan mengevaluasi keadaan ini lalu menjelaskannya kepada publik sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat yang memilihnya.
Setelah hal itu dilakukan tentunya Anies akan dapat mengetahui akar masalah dan selanjutnya dicarikan jalan keluar dan sekaligus melakukan konsolidasi di lingkungkan Pemprov DKI.
Kalaupun sudah dilakukan pendekatan tetapi masih tidak ada yang ikut, Guspardi menyarankan Anies membuka peluang untuk ASN di luar Pemprov DKI untuk ikut seleksi terbuka atau lelang jabatan ini. Menurut dia, bisa saja ASN di luar DKI ditugaskan di mana saja.
"Jika masalah ini berlarut tentu dikhawatirkan akan mengganggu ritme kerja dan pelayanan dilingkungan pemprov DKI dan tentu juga berpengaruh kepada pelayanan masyarakat,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyayangkan perihal ratusan ASN ogah mengikuti lelang terbuka untuk jabatan eselon II. Padahal Anies menyebut lelang jabatan eselon II itu sejatinya untuk peremajaan di tubuh Pemprov DKI.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku heran mengapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak ada yang mengikuti lelang jabatan Eselon II.
- Netty Prasetiyani DPR Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga Dalam Mencapai Indonesia Emas 2024
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Kirim Surat ke Komisi I dan III, KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI & Polri
- Gubernur Melki Laka Lena Minta ASN NTT tidak Bekerja Sekadarnya
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat