ASN PPPK Kompak Minta Disamakan dengan PNS, Ada Ketidakadilan
jpnn.com - ASN PPPK kompak minta disamakan dengan PNS. Permintaan tersebut mencuat dalam Kongres I PPPK pada 27-28 Desember di Bogor.
Kongres I PPPK dihadiri 172 orang mewakili forum-forum PPPK di daerah dari Sabang sampai Merauke.
Ketua Koordinator ASN PPPK Kalimatan Barat (Kalbar) Irwansyah mengatakan, dengan adanya Kongres I PPPK yang dihadiri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan anggota Komisi II DPR RI menjadi harapan baru bagi mereka.
"Besar harapan kami adanya persamaan hak PPPK dan PNS. Selama ini kami masih dianggap pegawai lapis kedua, padahal PPPK itu ASN. lho," kata Irwansyah kepada JPNN, Senin (30/12).
Dia melanjutkan, dalam Kongres I PPPK, ASN PPPK kompak meminta 5 hal ini kepada pemerintah, yaitu:
1. Mendapatkan uang pensiun setiap bulannya,
2. Tidak adanya perpanjangan SK kontrak,
3. Ada jenjang karier, bisa melanjutkan kuliah S1, S2, S3,
ASN PPPK kompak meminta disamakan dengan PNS, karena selama ini ada ketidakadilan dan dianggap pegawai lapis kedua. Begini tuntutannya.
- 5 Berita Terpopuler: Angin Segar dari Prof Zudan buat Honorer, tetap Jangan Sepelekan Database BKN, Mantap
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2 di Semua Formasi, Lihat nih Datanya
- BKN Sebut Regulasi Pengangkatan PPPK 2024 dari Honorer Non-Database Sudah Siap, Mantap!
- Wouw, 2 Pejabat Lulus Seleksi PPPK 2024 Mengundurkan Diri
- Prof, Ada juga Masalah Serius Honorer Database BKN, Jangan Disepelekan
- 5 Berita Terpopuler: Ada 3 Poin Penting, Honorer Perhatikan SE BKN soal NIP PPPK, Simak Penegasan KepmenPANRB