ASN Punya Hak Politik, tetapi Wajib Bersikap Netral
jpnn.com - MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) punya hak politik. Namun, di sisi lain ASN juga punya kewajiban.
Menurut Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, kewajiban ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah bersikap netral.
"ASN punya hak dan kewajiban. Haknya tetap punya hak politik tetapi ada juga kewajibannya yakni bersikap netral," ujar Danny di Makassar, Kamis (16/5).
Danny memaparkan pada diri setiap aparatur sipil negara (ASN) melekat hak dan kewajiban dalam hal politik.
Menurutnya hak dan kewajiban dalam politik bisa diatur tanpa harus mencederai integritas sebagai pelayan masyarakat.
"Kuncinya harus ada manajemen dengan baik perihal kapan hak dan kewajibannya. Secara formal itu saya sendiri harus dilarang. Secara informal itu sudah menyangkut hak pribadinya," kata Danny.
Dia mengatakan hal tersebut saat menghadiri Rakor Pembinaan Manajemen ASN melalui Pengawasan dan Pengendalian se-Wilayah Kantor Regional IV BKN.
Danny mengatakan pernah menjadi korban terkait netralitas ASN di pilkada. Beberapa ASN terlibat dalam politik.
Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut punya hak politik, tetapi pada pelaksanaan Pilkada 2024 wajib bersikap netral.
- Ustaz Abdul Somad Tak Akan Berhenti Mengampanyekan Abdul Wahid Sampai TPS Tutup
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- Bawaslu Siapkan 7.382 Pengawas TPS Untuk Pencoblosan di Kalsel
- Deklarasi dan Doa Prabowo Mania Jatim untuk Pasangan WALI di Pilwalkot Malang
- Saat Debat Pilgub Kaltim 2024, Rudy-Seno Perkenalkan Aplikasi SAKTI
- Rapat Bareng Herindra, Yoyok Komisi I Minta BIN Tak Berpolitik di Pilkada 2024