ASN yang Sudah Mapan Diprediksi Keberatan Ibu kota Pindah
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sama sekali tidak terkait dengan kebijakan politik.
Pengajar di Universitas Indonesia ini menyebut, pemindahan ibukota merupakan obsesi lama Presiden Soekarno yang punya visi ke depan. Visi tersebut baru terwujud di periode kedua pemerintahan Joko Widodo, untuk Indonesia yang lebih baik.
"Kalau Jokowi mau main aman dan tidak berani buka terobosan, tentu akan memilih tetap Jakarta sebagai ibukota," ujar Ari kepada JPNN, Rabu (28/8).
Pembimbing disertasi di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini kemudian memaparkan alasannya menyebut pemindahan ibukota visi luar biasa dari Proklamator Bung Karno.
Antara lain, Bung Karno sudah dapat merasakan betapa kompleksitasnya persoalan ekologis yang akan dihadapi Jakarta. Karena itu, pemindahan ibukota dirasa sudah merupakan keharusan.
BACA JUGA: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Begini Komentar Tantri Kotak
"Kompleksitas persoalan Jakarta yang sudah sarat dengan persoalan ekologis tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saatnya kita secara objektif melihat pemindahan ibukota sebagai sebuah keharusan," ucapnya.
Apakah ada yang dirugikan dengan pemindahan ibu kota? Ari menyebut ketika bicara dalam bingkai kebinekaan dan kebangsaan, tidak ada konteks diuntungkan atau dirugikan.
"Untuk kepentingan yang besar maka apapun alasan harus ditanggalkan. Para ASN yang sudah punya kehidupan mapan di Jakarta tentu akan merasa keberatan untuk pindah ke luar Jakarta. Namun sekali lagi, butuh kelegawaan dan kepatriotan untuk menyukseskan program nasional," pungkas Ari.(gir/jpnn)
Para ASN yang sudah punya kehidupan mapan di Jakarta tentu akan merasa keberatan untuk pindah ke luar Jakarta. Namun sekali lagi, butuh kelegawaan dan kepatriotan untuk menyukseskan program nasional.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Muhammad Musa'ad Tegaskan ASN Pelayan Masyarakat, Bukan Bos yang Minta Dilayani