Asosiasi Logistik Dorong Penguatan OP sebagai Regulator

Asosiasi Logistik Dorong Penguatan OP sebagai Regulator
Asosiasi Logistik Dorong Penguatan OP sebagai Regulator

jpnn.com - JAKARTA - Desakan pembenahan pelabuhan Tanjung Priok terus bermunculan. Kali ini datang dari para pelaku di industri kepelabuhan, supply chain, dan logistik.

Pembenahan yang bisa dilakukan salah satunya dengan mengembalikan dan penguatan peran dan fungsi Otoritas Pelabuhan sebagai regulator yang selama ini terkesan terabaikan.

Zaldy Ilham Masita, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, mengatakan, desakan ini tak berlebihan mengingat selama ini Otoritas Pelabuhan (OP) selalu kalah pamor dibandingkan Pelindo sebagai operator di pelabuhan. Akibat yang paling dirasakan adalah masih tingginyadwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Akibat lainnya, banyaknya kebijakan di pelabuhan yang tanpa melibatkan OP sehingga sangat merugikan dan membebani biaya operasional para pelaku di industri kepelabuhan, supply chain dan logistik," ujar Zaldy Ilham Masita, Minggu (26/7).

Dia menegaskan bahwa penguatan OP wajib dilakukan karena selama ini posisi OP lemah dibandingkan dengan Pelindo dan lembaga lain. Banyak program kerja untuk menurunkan dwelling time sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun tidak berjalan sesuai harapan.

Hal ini pula yang menyebabkan dwelling time menjadi masalah klasik yang tak kunjung bisa dituntaskan. Fakta bahwa sejak SBY menjadi presiden selama dua periode, Menko sudah berganti 3 kali, Mendag berganti 3 kali, Kepala Bea Cukai juga berganti 3 kali.

"Bahkan Otoritas Pelabuhan yang juga berganti 3 kali, ternyata semua tak mampu menuntaskan masalahdwelling time. Kita butuh single authority di pelabuhan. Karena itu, OP harus diberi wewenang agar bisa menjalankan amanat UU Perlayaran sebagai regulator. Tanpa ada penguatan OP, program menurunkan dwelling time tidak akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dikatakan, otoritas tunggal ini harus bisa mengatur semua lembaga yang berhubungan dengan pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap kelancaran arus barang di pelabuhan. Sedangkan lembaga lain harus di-BKO-kan di bawah pengawasan OP sesuai dengan fungsinya.

JAKARTA - Desakan pembenahan pelabuhan Tanjung Priok terus bermunculan. Kali ini datang dari para pelaku di industri kepelabuhan, supply chain, dan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News