Asosiasi Logistik Dorong Penguatan OP sebagai Regulator

“Penguatan OP ini termasuk dengan memberikan budget dan wewenang melakukan tender untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan yang selama ini dikuasai oleh Pelindo,” ujarnya.

Sementara, khusus untuk Pelindo, Zaldy mendorong agar dikembalikan ke fungsinya sebagai operator pelabuhan serta dilakukan reformasi secara internal di tubuh Pelindo, misalnya pergantian di jajaran direksi Pelindo II mengingat kinerja Pelindo II yang gagal baik di sektor biaya maupun layanan. Jajaran direksi juga gagal membawa Pelindo II menjadi operator pelabuhan yang profesional.

“Ini bisa dilihat dari perpanjangan operasional JICT ke Hutchison dan pengelolaan Kalibaru oleh PSA Singapura. Sekaligus ini membuktikan bahwa untuk menjadi jago kandang aja Pelindo II tidak bisa apalagi ekspansi ke luar negeri,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febrial Fatwa, menegaskan bahwa masalah dwelling time bisa diatasi jika semua kegiatan kepelabuhan dikembalikan lagi sesuai amanat di undang-undang dan peraturan yang ada.

“Kembalikan saja ke khittahnya. Siapa yang berfungsi sebagai regulator dan operator. Jika ini dijalankan secara benar, tentu masalahdwelling timeakan terpecahkan,” ujarnya.

Menurut Aulia, kegiatan kepelabuhan itu terbagi menjadi dua, pelayanan kapal dan pelayanan barang atau cargo handling. Prosesnya pun sangat mudah ditelusuri. Mulai dari kapal masuk ke pelabuhan, bersandar, melakukan kegiatan bongkar-muat, hingga kembali bertolak keluar dari wilayah pelabuhan. "Nah, jika ingin tahu dimana bottleneck-nya, cukup ditelusuri  satu persatu dari dua kegiatan utama kepelabuhan tersebut,” ujarnya.

Kalau selama ini disebut bahwa OP kalah pamor dengan Pelindo II, kata Aulia, tentu harus dipertanyakan kembali ke OP-nya, kenapa bisa kalah pamor dengan Pelindo II. “Jika sudah dipercaya sebagai regulator, maka sikap dan tindakannya juga harus menunjukkan bahwa dia memang layak menjadi regulator. Jangan kebalikannya. Jika itu terjadi, wajar saja jika OP dimakan terus oleh Pelindo,” tuturnya.

Yang mesti diingat, kata Aulia, OP itu ada di setiap pelabuhan di seluruh Tanah Air—dikenal dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), bukan hanya ada di Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, Pelabuhan Makasar dan Tanjung Priok. Karena itu, sangat penting pemerintah memberikan empower kepada setiap kepala OP. “Semua kegiatan kepelabuhan harus dibawah satu komando, yakni OP sebagai regulkator,” tegasnya.