Asosiasi Pemda Masuk Tim Penyelesaian Honorer, Dewan Pembina Ingatkan Masalah Pengabdian

Menurut Nur, jarang dalam perumusan masalah honorer di daerah melibatkan gubernur bupati, ataupun wali kota. Padahal, mereka sangat paham masalah honorer di daerahnya.

"Dengan adanya asosiasi pemda baik provisi, kabupaten/kota, kami yakin perwakilan dari para gubernur, bupati, dan wali kota itu mencarikan solusi terbaik," terang Nur.

Nur menyebutkan anggaran menjadi permasalahan utama di daerah dalam menuntaskan honorer. Ketika ada pertemuan ini, masalah anggaran pasti jadi pembicaraan utama.

Jadi, pas dan cocok kalau kepala daerah juga dilibatkan. Dia menyampaikan banyak honorer sangat menantikan hasil pertemuan tersebut.

Harapannya juga disampaikan Nur, agar pertemuan tersebut bukan sekadar angin segar sesaat, tetapi justru langkah awal untuk kesejahteraan honorer di setiap daerah.

"Apa pun regulasi yang nantinya diberikan buat honorer K2, saya berharap tidak mengesampingkan pengabdian mereka selama puluhan tahun. Jangan membedakan honorer, entah itu guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi," tuturnya.

Nur yakin setiap kepala daerah tahu betapa pentingnya peran honorer. Semua honorer lintas instansi sangat dibutuhkan pemda dalam menjalankan birokrasi, sehingga tidak adil bila hanya fokus kepada guru maupun nakes.

"Semoga setelah hasil rakor KemenPAN-RB, BKN dan asosiasi pemda dibawa ke DPR akan mendapat respons positif dari para legislator Senayan," pungkas Nur Baitih.