Asosiasi Pemerintah Kabupaten Mengeluh di Senayan
Rabu, 09 Februari 2011 – 00:20 WIB
Hal lain yang juga dibeberkan Pasadigoe adalah sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut ada putusan MK yang tidak bisa dieksekusi, seperti yang terjadi di Kotawaringin Barat.
Baca Juga:
"Apkasi mengusulkan agar komposisi Majelis Kehormatan di Mahkamah Konstitusi hendaknya juga ada aspek keterwakilan daerah sehingga bisa memperhatikan kepentingan masyarakat daerah," cetusnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta Komisi III DPR memberikan perhatian serius terhadap aspek ancaman dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional