Asosiasi Perangkat Desa Kecewa DPR

JAKARTA -- Asosiasi para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) kecewa terhadap respons negatif para elite politik di DPR mengenai alokasi langsung dana di APBN untuk desa. Saat ini Golkar telah mengusulkan alokasi untuk desa masing-masing Rp 1 miliar, namun ditentang mayoritas fraksi. "Prinsipnya, kami searah dengan Golkar," kata Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso saat dihubungi kemarin.

Sebelum Golkar, Parade Nusantara sudah mengusulkan dana untuk desa. Skema permintaan mereka adalah 10 persen dari APBN dalam bentuk block grant.  Selain itu, jelas Sudir, status usul pihaknya bukan dana stimulus, melainkan diamanatkan atau diberi payung melalui undang-undang. "Kalau stimulus, bisa saja tahun anggaran mendatang tidak lagi diberikan," jelasnya.

Menurut Sudir, karena diusulkan Golkar, dana untuk desa kini memunculkan polemik panas antarparpol di Senayan. Yang terjadi sekarang adalah konflik politik karena usul itu dianggap manuver dan mencari popularitas sendirian. "Saya hanya mengingatkan, saat kampanye pemilu di daerah, banyak parpol yang menjual isu Rp 1 miliar untuk 1 desa. PAN malah mengiklankannya di televisi. Caleg-caleg PDIP, Demokrat, dan PKB juga menjanjikan. Ketika sekarang digulirkan Golkar, yang lain terus merasa didahului dan jealous (iri, Red)," sindir Sudir.

Dia menyebut, alokasi dana 10 persen dari APBN untuk desa sudah diperjuangkan Parade Nusantara sejak 2006. Materi itu menjadi salah satu poin penting yang diusulkan Parade Nusantara agar masuk di RUU Desa. Setelah demonstrasi besar-besaran di DPR pada 22 Februari 2010 lalu, RUU Desa berhasil menjadi skala prioritas untuk dibahas pada tahun ini. "Suara grassroot memang jarang menjadi bola panas," katanya, lantas tertawa.