Asosiasi PKL Ingin jadi Mitra Strategis Pemerintah

JAKARTA - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) ingin menjadi mitra pemerintah dalam penataan PKL. Dengan demikian, PKL tidak terus menjadi korban gusuran, sementara pemerintah tetap bisa menjalankan program penertiban dan mendisiplinkan PKL.

Ketua Umum DPP PKL, Ali Mahsus M Biomed menyatakan, pihaknya justru ingin terlibat dalam penataan PKL. Alasannya, jumlah PKL yang mencapai 25 juta tak bisa dianggap sepele dalam perekonomian nasional.

"Karena PKL di Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian, menjadi penjamin lapangan kerja, dan penjamin penghidupan sebagaimana amanah konstitusi kita UUD 1945,” kata dia usai Pelantikan Badan Kemitraaan dan Lembaga Advokasi dan Sertifikasi bertema "Kebangkitan PKL untuk Indonesia" di Jakarta, Selasa (10/7).

               

Dijelaskan dia, saat ini 25 juta unit lapak PKL se-Indonesia mampu menyerap 90 juta tenaga kerja. Bahkan 80 persen transaksi ritel per tahun secara nasional berasak dari PKL.