Asrinaldi: Langkah PDIP Melarang Kader Terlibat Deklarasi Capres tidak Demokratis
jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap PDI Perjuangan yang melarang bahkan akan memberikan sanksi terhadap kader yang terlibat deklarasi Capres 2024 dapat merusak demokrasi di Indonesia.
Dia menegaskan sikap PDI Perjuangan itu tidak sesuai dengan perkembangan partai politik di era modern.
Sebab, kata Asrinaldi, partai modern itu pasti mengembangkan pola-pola demokratis.
"Kalau dilarang justru terkesan bahwa partai itu tidak demokratis," kata Asrinaldi kepada JPNN.com, Kamis (23/9).
Dia menyebut kader yang mendukung salah satu figur calon presiden, merupakan aspirasi pribadi dan hal yang lumrah.
Menurut dia, apabila PDI Perjuangan melarang kadernya, maka sikap itu bisa membuat demokrasi Indonesia tidak sehat, lantaran partai politik saja tak menunjukkan sikap demokratis.
"Jadi, memang ini tidak sehat untuk perkembangan partai dan demokrasi di Indonesia. Partai saja begini apalagi demokrasi Indonesia," paparnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu biasa saja dalam menyikapi permasalahan tersebut. (mcr8/jpnn)
Akademisi Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap PDI Perjuangan yang melarang bahkan akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang terlibat deklarasi Capres 2024 dapat merusak demokrasi di Indonesia.
- Megawati Ultah ke-78, Kader PDIP Kasih Kado Berupa Gerakan Menaman Pohon
- Guru Besar Sebut Hasto Punya Hak Perlindungan di Kasus Harun Masiku
- Respons PDIP Semarang soal Kasus Mbak Ita di KPK
- Sapi Emoooooh
- Jokowi Ucapkan Selamat Ultah Buat PDIP, Puan Bereaksi Begini
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat