Asrinaldi: Langkah PDIP Melarang Kader Terlibat Deklarasi Capres tidak Demokratis
jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap PDI Perjuangan yang melarang bahkan akan memberikan sanksi terhadap kader yang terlibat deklarasi Capres 2024 dapat merusak demokrasi di Indonesia.
Dia menegaskan sikap PDI Perjuangan itu tidak sesuai dengan perkembangan partai politik di era modern.
Sebab, kata Asrinaldi, partai modern itu pasti mengembangkan pola-pola demokratis.
"Kalau dilarang justru terkesan bahwa partai itu tidak demokratis," kata Asrinaldi kepada JPNN.com, Kamis (23/9).
Dia menyebut kader yang mendukung salah satu figur calon presiden, merupakan aspirasi pribadi dan hal yang lumrah.
Menurut dia, apabila PDI Perjuangan melarang kadernya, maka sikap itu bisa membuat demokrasi Indonesia tidak sehat, lantaran partai politik saja tak menunjukkan sikap demokratis.
"Jadi, memang ini tidak sehat untuk perkembangan partai dan demokrasi di Indonesia. Partai saja begini apalagi demokrasi Indonesia," paparnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu biasa saja dalam menyikapi permasalahan tersebut. (mcr8/jpnn)
Akademisi Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap PDI Perjuangan yang melarang bahkan akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang terlibat deklarasi Capres 2024 dapat merusak demokrasi di Indonesia.
- Hasto Tersangka Seminggu setelah Jokowi Dipecat PDIP, Apa Kaitannya?
- Bendungan Hasto
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Chico Hakim Sebut Kabar Hasto Kristiyanto Tersangka KPK Kental Muatan Politik
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Komarudin Umumkan Pemecatan Jokowi, Lihat Tokoh PDIP yang Menemani