Asrinaldi: Langkah PDIP Melarang Kader Terlibat Deklarasi Capres tidak Demokratis
jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap PDI Perjuangan yang melarang bahkan akan memberikan sanksi terhadap kader yang terlibat deklarasi Capres 2024 dapat merusak demokrasi di Indonesia.
Dia menegaskan sikap PDI Perjuangan itu tidak sesuai dengan perkembangan partai politik di era modern.
Sebab, kata Asrinaldi, partai modern itu pasti mengembangkan pola-pola demokratis.
"Kalau dilarang justru terkesan bahwa partai itu tidak demokratis," kata Asrinaldi kepada JPNN.com, Kamis (23/9).
Dia menyebut kader yang mendukung salah satu figur calon presiden, merupakan aspirasi pribadi dan hal yang lumrah.
Menurut dia, apabila PDI Perjuangan melarang kadernya, maka sikap itu bisa membuat demokrasi Indonesia tidak sehat, lantaran partai politik saja tak menunjukkan sikap demokratis.
"Jadi, memang ini tidak sehat untuk perkembangan partai dan demokrasi di Indonesia. Partai saja begini apalagi demokrasi Indonesia," paparnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu biasa saja dalam menyikapi permasalahan tersebut. (mcr8/jpnn)
Akademisi Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap PDI Perjuangan yang melarang bahkan akan memberikan sanksi terhadap kadernya yang terlibat deklarasi Capres 2024 dapat merusak demokrasi di Indonesia.
- Kesejahteraan Umum Tercapai Melalui Pola Hidup Sehat, Hasto: Bukan ke AS Beli Roti Rp 400 ribu
- Megawati Ungkap Survei Pesanan, Singgung Pertanyaan ke Responden By Phone
- Megawati Mengaku Tak Punya Handphone, Singgung soal Penyadapan dan James Bond
- Ini Respons Hasto soal Kehadiran Pak BG di Acara Pembekalan Calon Menteri Kabinet Prabowo
- Bawaslu Bilang Pramono-Rano Paling Aktif Berkampanye, Hasto: Menandakan Energik
- Cerita di Balik Pembentukan STIPAN, Ternyata Ada Peran Megawati