Astaga, Suap APBD Semarang Diduga Ngalir ke Kejati

Dalam mendukung pemberantasan korupsi semestinya Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi harus turut andil dalam pemberantasan korupsi di Semarang. Mengingat KPK telah kerja keras dalam mengungkap kasus dugaan suap pengesahan RAPBD 2012. "Dalam mendukung kasus ini tetap harus ada koordinasi antara KPK dan Kejaksaan. Memanfaatkan fungsi koordinasi dan supervisi yang telah ada," ungkap Apung.

Hal senada juga diungkapkan penggiat anti korupsi dari Komite Penyidikan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto. Dia meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus suap Pengesahan RAPBD 2012 Kota Semarang. Termasuk penyetor dan penerima aliran dana dari pemkot. Ini harus dilakukan KPK agar tidak terkesan KPK tebang pilih dalam penanganan kasus.

 

"KPK semestinya usut tuntas kasus suap Semarang, jangan ada kesan KPK tebang pilih dalam penegakan keadilan," ungapnya.

Termasuk dana yang mengalir ke Kejaksaan Tinggi dan para ketua parpol semuanya harus diusut tuntas.