Asuransikan 2.500 Pekerja Informal dan Beri Beasiswa Siswa Miskin
Banyuwangi Raih Pro-Poor Award 2014
Untuk program jaminan kesehatan, Pemkab Banyuwangi menyiapkan anggaran Rp 19 miliar untuk menangani masyarakat miskin yang belum tersentuh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini dinamakan jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmin) dan jaminan kesehatan masyarakat Banyuwangi (JKMB). Adapun untuk program JKN, Banyuwangi mengalokasikan dana Rp 55 miliar.
Anas menambahkan, pihaknya juga mempunyai program asuransi untuk para pekerja informal melalui Jamsostek atau yang kini dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Telah ada 2.500 pekerja informal yang diasuransikan. Mereka adalah penderes kelapa (pemerah gula kelapa), penambang belerang, petigas kebersihan, dan juru parkir.
”Risiko pekerja informal sangat besar, seperti penderes kelapa yang harus memanjat pohon atau petugas kebersihan yang berada di jalan raya. Dengan asuransi ini, para pekerja tersebut memiliki jaminan perlindungan keselamatan saat melakukan tugasnya. Jika ada kecelakaan kerja, sudah ditanggung asuransi, bisa menghindarkan mereka dari jatuh miskin,” beber Anas.
Jaminan kesehatan secara khusus juga menyasar ibu dan balita melalui program Harapan Keluarga Bahagia Sejahtera (Harga Pas) dan Anak Tumbuh Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer). Kedua program ini menjamin perlindungan kesehatan anak sejak ibu mengandung hingga masa pertumbuhan anak melalui pemantauan dan dukungan gizi di Puskesmas dan Posyandu. “Kami siapkan Rp 844 juta untuk program pendampingan ibu hamil ini,” kata Anas.
Ada pula program bedah rumah yang sejak 2011 telah memperbaiki sekitar 3.000 rumah warga yang tidak layak menjadi layak dan lebih sehat dengan dana Rp 7 miliar. ”Kami juga menggandeng pihak swasta dan BUMN untuk program ini,” jelas Anas.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui Gerakan 10.000 Kolam Pekarangan yang saat ini telah mencapai 9.700 kolam, pendampingan kelompok tani, dan peningkatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Klinik UMKM, fasilitasi promosi, dan dana bergulir.
Berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut membuat Pemprov Jatim memberi penghargaan ”Pro-Poor Award” untuk Banyuwangi yang diserahkan Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas dalam acara puncak pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) di kota Kabupaten Ngawi, Selasa (13/5). (eri/mas)
BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi terus mendorong berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin. Tidak hanya bersumber dari
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemkab Kotim Tetap Menganggarkan Gaji Honorer di 2025, Ini Alasannya
- Seorang Anggota KPPS di Muara Enim Meninggal Dunia
- Cagub Sumsel Mawardi Yahya Nyoblos di TPS 08 Gandus Palembang
- Memastikan Pilkada Berjalan Lancar, Irjen Iqbal Tinjau TPS di Pekanbaru
- Kawal Pendistribusian Logistik Pilkada, Anggota Polres MBD Berjalan Kaki 3 Jam
- Gunung Semeru Erupsi 3 Kali, Tinggi Letusan hingga 1.000 Meter