Asyik, Pengajuan Pengunaan Nama Kapal Bisa Dilakukan Secara Online
jpnn.com - JAKARTA - Para pemilik kapal saat ini sudah bisa melakukan pelayanan pengajuan penggunaan nama kapal secara online.
Peningkatan sistem online tersebut merupakan tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 31 Tahun 2016, pada 21 Oktober 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Sistem aplikasi pelayanan pengajuan penggunaan nama kapal secara online ini bisa diakses melalui website https://kapal.dephub.go.id/.
"Selanjutnya persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan penggunaan nama kapal akan disampaikan secara elektronik dan tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan dan stempel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono.
Sementara untuk mempercepat proses layanan, maka keabsahan atau persetujuan penggunaan nama kapal akan diberikan melalui Quick Response Code (QR Code).
Dengan pemberlakukan QR Code tersebut, Tonny menambahkan, maka proses pencetakan hasil layanan aplikasi persetujuan penggunaan nama kapal dapat dilakukan di kantor masing-masing pemilik kapal.
“Dengan diberlakukannya sistem aplikasi online, khususnya dalam layanan perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka semakin mempermudah dan mempercepat para pemilik kapal yang akan menggunakan nama kapal sekaligus meningkatkan kinerja aparatur perhubungan di bidang pelayanan," tutur Tonny.(chi/jpnn)
JAKARTA - Para pemilik kapal saat ini sudah bisa melakukan pelayanan pengajuan penggunaan nama kapal secara online. Peningkatan sistem online
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PT Marwi Indonesia Industrial Resmi Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat, Ini Harapannya
- Kementan-Pupuk Indonesia Teken Kontrak Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di 2025
- Arief Poyuono Merespons Polemik PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Jadi Sebegini Per Gram
- Demi Kemajuan Koperasi, Forkopi Menyerukan Diakhirinya Dualisme DEKOPIN
- Indef Beberkan Kondisi Ekonomi, PPN 12% Tak Realistis