Atasi Dampak Defisit APBN, Banggar DPR Rekomendasikan 4 Langkah Strategis Kepada BI

Ketiga, bahwa kebijakan mencetak uang tentu berakibat pada peningkatan inflasi dapat dimitigasi dengan berbagai instrument pengendalian yang wewenangnya dimiliki Bank Indonesia, misalnya melalui BI Rate dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM).

Keempat, langkah-langkah terobosan di atas adalah bentuk sharing pain Bank Indonesia terhadap situasi krisis ini. Jadi Bank Indonesia tidak semata mata menikmati untung akibat selisih kurs dan bunga pinjaman. Tetapi sama-sama ikut merasakan situasi krisis yang dihadapi oleh segenap rakyat.

Lebih lanjut, Said menjelaskan untuk menjalankan desain APBN tahun 2020 ini pemerintah dan otoritas keuangan akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pertama, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mengandalkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar sebesar Rp 654,5 triliun.

Menurutnua, langkah ini harus ditempuh pemerintah untuk menambal defisit APBN yang meningkat menjadi 5,07 persen. Akibat sedikitnya ruang fiskal pemerintah inilah utang jadi pilihan. Tidak banyak yang bisa dikerjakan pemerintah dalam “utak atik” APBN.

Selain banyak belanja yang sifatnya mandatory karena perintah UUD 1945 dan undang undang, seperti anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 5 persen, dan dana desa 10 persen, juga masih terdapat belanja rutin yang utak atiknya tidak longgar.

Kedua, dalam situasi ekonomi demestik dan global mengalami slowing down, kita berharap masih banyak investor yang berminat dengan global bond yang diterbitkan pemerintah. Hingga 3 April 2020, justru banyak investor non residen melepas SBN senilai Rp. 135,1 triliun. Keadaan ini akan menjadi tantangan pemerintah.

Ketiga, apabila pandemi covid-19 menantang kita mengajak “bermain panjang”, maka alokasi anggaran penanganan covid-19 berikut jaringan pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun berpotensi tidak mencukupi.

“Konsekuensinya, kebutuhan pembiayaan akan semakin membesar, apalagi penerimaan dari pajak, dan sumber daya alam berpotensi mengalami penurunan sebagaimana yang telah diproyeksikan,” katanya.