Atasi Dampak Pandemi, Demokrat: Lepaskan Ego Sektoral, Berani Bertindak!

Di masa krisis, menurut Tomi, pemerintah yang mengontrol penuh narasi. Jadi, tergantung kepada pemerintah, apakah ingin membuat masyarakat paham atau tidak, dengan narasi yang dikembangkan pemerintah.

“Ketegasan kepemimpinan sangatlah diperlukan dalam situasi krisis. Saat pemerintah tampak ragu dan gagap, di sinilah peluang berkembangnya hoaks dan rumor, mengisi ruang kosong komunikasi yang lemah dari pemerintah,” kata Tomi.

Sedangkan Teguh Santosa, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia, menjelaskan pemerintah sejak awal mengajak untuk berpikir kalau pandemi ini adalah isu ekonomi.

Di saat Wuhan ditutup, misalnya, di saat negara-negara Asia Timur menutup diri dari pihak luar di Januari 2020, Indonesia malah berpikir memberikan insentif untuk dunia pariwisata kita. Indonesia malah berusaha menarik wisatawan yang tidak bisa berlibur ke Asia Timur, untuk datang ke Indonesia.

Saat mengeluarkan Perppu terkait pandemi covid-19, lanjut Teguh, isinya kebanyakan kebijakan tentang ekonomi, bukan kesehatan. Pola pikir pemerintah seperti ini tentu saja mempengaruhi pola pikir masyarakat kita.

Dr Dian K Nurputra, Ketua Satgas Covid-19 RS Bhayangkara DIY, menjelaskan Indonesia sesungguhnya belum memenuhi persyaratan untuk memasuki dan menerapkan new normal atau adaptasi kehidupan baru. Berdasarkan WHO, ada beberapa syarat untuk kita masuk ke new normal. Sebenarnya itu semua kita (Indonesia) belum penuhi.

Dengan berbagai macam pemberitaan dan cara komunikasi yang keliru, menurut Dr Dian, dan ketidakpahaman arti new normal sehingga dibaca normal, ya akhirnya jadi ambyar. Peningkatan jumlah kasus pun terjadi secara drastis.

Isolasi lokal seperti yang dilakukan kota Tegal, lanjut Dr Dian, bisa menjadi solusi. Dengan demikian, kasus impor bisa dicegah dan terlokalisir.