Atasi Judi, Perlu Gerakan Kebudayaan
Oleh: MH. Said Abdullah - Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI
![Atasi Judi, Perlu Gerakan Kebudayaan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/07/19/politikus-pdi-perjuangan-yang-juga-ketua-badan-anggaran-dpr-ljgc.jpg)
Keduanya dipakai oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membiayai perang, dan untuk memadamkan pemberontakan.
Judi juga alat kolonial agar penduduk pribumi tidak kritis yang bisa membangkitkan perlawanan.
Agak serupa, cara itu juga ditempuh oleh orde baru. Kegiatan Lotre Dana Harapan, yang dikelola oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial yang di tutup pada tahun 1965 oleh orde lama, dibangkitkan kembali oleh orde baru dan dinaungi dibawah Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS), dengan demikian orde baru melegalkan perjudian.
Kegiatan itu diatur oleh Menteri Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. B.A. 5-4-76/169.
Hasil pendapatan perjudian digunakan untuk pembiayaan penanganan masalah masalah sosial. Namun masalah sosial juga tak bisa diselesiakan.
Dalam perjalanannya orde baru belajar pengelolaan judi di Inggris.
Berikutnya diluncurkanlah kupon porkas sepak bola sebagai bentuk baru perjudian di masa orba.
Akibatnya protes sosial meluas atas kegiatan judi porkas.
Sejarah perjudian seiring, sejalan dengan peradaban manusia. Perjudian dianggap kegiatan menyimpang di setiap peradaban.
- Fadli Zon Singgung Kemerdekaan Palestina di Forum Parlemen Negara-Negara Islam
- Dirjen Aptika Ungkap Dahsyatnya Dampak Judi Online, Waspadalah!
- Puan: Segera Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Kemarau Panjang
- Anggota Pansus Haji Sebut Menteri Agama Lakukan Pembangkangan
- Anak Buah Cak Imin: Ini Paling Lucu, Menag Kucing-kucingan dengan Pansus
- Ketua Parlemen Maroko Terima Delegasi DPR RI