Atasi Karhutla, Pemerintah Terapkan Penegakan Hukum Multidoor

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel 19 lokasi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ke-19 lokasi itu tersebar di empat provinsi dengan luas lahan mencapai 2.209 hektare.

Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, sejak awal pemerintah sangat serius dalam menangani karhutla. "Kami akan mendorong penerapan hukum multidoor pada kasus ini. Penyelidikan dilakukan bersama dengan Penyidik PNS dan Polri. Setidaknya ada tiga peraturan perundangan yang diterapkan, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,” kata dia di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (16/8).

Ridho menjelaskan, penerapan multi instrumen ini meliputi aspek pidana, perdata, dan administratif. Pelanggaran secara pidana terancam sanksi berupa penjara, denda, dan perampasan keuntungan.

BACA JUGA: Semoga, Semua Pelaku Karhutla Dihukum Berat

Sedangkan secara perdata, pelaku dapat dikenakan sanksi ganti rugi dan pemulihan areal yang terbakar. Dari aspek administratif, penegak hukum dapat menerapkan sanksi berupa paksaan pemerintah, pembekuan, atau bahkan pencabutan izin.

Sejak Februari 2019, Ditjen Penegakan Hukum LHK juga melakukan pemantauan intensif data hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80 persen. Untuk memastikan apakah terjadi kebakaran pada hotspot tersebut, maka diperlukan pengawasan dan pengecekan lapangan.

Selanjutnya, data tersebut dilakukan tumpang susun dengan data kawasan hutan dan lahan gambut, serta izin pelepasan, izin konsesi, dan Hak Guna Usaha (HGU) guna mengetahui entitas lahan yang terbakar.

BACA JUGA: KLHK Segel Tiga Kawasan Terdampak Karhutla