Atasi Konflik Lahan di Riau, DPR Siapkan Pansus

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Friman Subagyo menyatakan pihaknya akan mendorong pebentukan Panitia Khusus (Pansus) konflik lahan antara masyarakat Desa Kebun Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP). Pasalnya, konflik pertanahan itu sudah menimbulkan korban jiwa.

Menurut Firman, Pansus konflik lahan di Riau itu akan melibatkan Komisi II yang membidangi pertanahan, Komisi III yang membidangi hukum, serta Komisi IV yang membidangi perkebunan.  "Pansus itu nantinya akan melibatkan Komisi II, Komisi III  dan Komisi IV di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso selaku Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria DPR RI," kata Firman saat menerima perwakilan warga Inhu  di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (14/6).

Dikatakan Firman, kasus ini harusnya bisa diselesaikan oleh Bupati Inhu Yopi Arianto. Tapi, Yopi yang punya kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah di Inhu justru melemparkan permasalahan itu ke pusat.

"Ini harusnya menjadi tanggungjawab Pemda, bukan hanya saat Pilkada saja masyarakat diperlukan, tetapi ketika masyarakatnya dibantai tidak mau tanggungjawab. Dan bukan LSM yang melaporkan, harus bupatinya yang proaktif. Ini nggak fair," katanya.