Atasi Konflik Lahan di Riau, DPR Siapkan Pansus

Ditegaskannya, Pemkab Inhu harusnya tidak memperpanjang izin HGU PT TPP karena adanya permasalahan itu. Karenanya Firman menduga ada faktor lain yang membuat PT TPP tetap beroperasi.

"Saya duga dinasnya terima setoran, makanya ketika ada masalah dengan masyarakat terkait izinnya tidak mau menyelesaikan karena takut sama perusahaan," katanya.

Politikus Golkar itu menambahkan, pimpinan DPR sudah memberikan arahan bahwa penyelesaian kasus ini akan didorong melalui Pansus. Komisi IV, lanjutnya, akan segera berkoordinasi dengan Komisi II dan Komisi III untuk segera membentuk Pansus dimaksud.

"Leading sektornya Komisi II dan Komisi IV nantinya akan menugaskan Anggota Komisi IV asal Riau, antara lain Adi Sukemi, Nurliah (Golkar), Wan Abubakar (PPP) dan Ian Siagian (PDIP) untuk duduk dalam Pansus tersebut," ujar dia. (fas/jpnn)