Atasi Penyanderaan Sopir Trans Batam, Kapolres Bentuk Tim Bakorlantas
jpnn.com - BATAM - Kasus penyanderaan kelompok sopir angkutan kota (angkot) terhadap sopir bus Trans Batam menuai kecaman dari masyarakat. Mereka menuding, tindakan anarkis yang dilakukan sopir angkot tersebut sudah kelewat batas.
"Sekarang sandera bus Trans Batam. Besok apalagi. Mau mukul sopirnya," kecam Andi, pengguna jasa Trans Batam.
Di tempat terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmy Santika tidak mau berkomentar banyak terkait masalah itu. Saat ditanya, Helmy mengaku masalah tersebut sudah selesai, baik sopir angkot dan sopir bus Trans Batam sudah damai.
"Kan kemarin masalahnya udah diselesaikan baik-baik," ujar Helmy singkat saat ditemui Batam Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (23/4).
Menurutnya, permasalahan ini seharusnya menjadi domain Pemko Batam dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Batam. Bagaimana Dishub mensterilkan halte-halte di Batam. Membagi jadwal dan rute agar tidak terjadi lagi penyanderaan ini.
"Penyebabnya bisa saja macet. Seharusnya pukul 06.00 WIB sudah selesai jadwal Trans Batam, namun karena macet masih beroperasi. Tahu-tahu sopir angkot lihat dan tidak terima. Dishub seharusnya lebih tahu," ungkapnya lagi.
Terkait tindakan anarkis yang dilakukan sopir angkot, Helmy mengaku akan membentuk tim Badan Koordinasi Lalu Lintas (Bakorlantas) Polresta Barelang. Tim ini bertujuan meminimalisir tindakan di jalanan seperti penyanderaan tersebut.
"Ini kita tawarkan ke Pemko Batam. Belum terealisasi karena masih menunggu persetujuan dari masing-masing instansi (Pemko Batam dan Polresta Barelang)," tutup Helmy.
- Bocah Tenggelam di Aliran Bendungan Sukajaya Palembang, Tim SAR Langsung Bergerak
- Calon Bupati Biak Numfor Diduga Melakukan Pencabulan
- Geram Melihat Sampah di TPS Mandala Krida, Menteri LH Panggil Pemkot Yogyakarta
- Pemkot Tangsel Pastikan Pembangunan SDN Ciputat 01 Sesuai Target
- Konon Kerugian Negara di Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Capai Rp 100 Miliar Lebih, Ini Kata BPKP
- Perkuat Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pilkada, Setara Institute Susun Rekomendasi Kebijakan