Atasi Wabah PMK, Komisi IV Minta Segera Vaksinasi Hewan Ternak
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pemberian vaksin terhadap hewan ternak agar dipercepat.
Hal itu mengingat sejumlah hewan di Jawa Timur banyak terjangkiti penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menembus angka ratusan hingga puluhan ribu ekor telah mati.
Sudin pun mendesak agar kementerian terkait melakukan refocusing atau menggunakan anggaran yang belum terpakai untuk pembelian vaksin hewan ternak.
Mengingat hewan ternak yang menjadi korban PMK mencapai puluhan dan tersebar luas.
“Uang yang belum terpakai gunakan dulu untuk pembelian vaksin, ada Rp 100 miliar dari Eselon I untuk beli vaksin sementara di PKH ada Rp 80 miliar sudah diputuskan untuk beli vaksin," ungkap Sudin seusai mengunjungi Pusat Veteriner Farma, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/6).
“Sementara vaksin belum ada, bantu dengan menyiapkan obat-obatan, antibiotik, vitamin dan disinfektan karena yang belum terkena PMK harus diberi vitamin agar tetap kuat,” sambungnya.
Menurut Sudin, anggaran refocusing Rp 100 miliar masih tersedia lantaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.
“Ayo kita sama-sama bicara dengan Dirjen Anggaran, supaya anggaran ini bisa cepat turun,” ujar Sudin.
Dia mengatakan dengan adanya anggaran itu bisa membeli obat-obatan hingga vitamin untuk bisa didistribusikan ke peternak.
“Haru gerak cepat, tidak boleh nanti atau besok-besok lagi. Kemarin kita minta agar ditambah anggaran untuk penanganan PMK ini karena dikhawatirkan akan menjangkit seluruh Indonesia,” tambahnya.
Menurut Data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur per tanggal 17 Juni 2022, ada 68.155 ekor sapi yang terjangkiti penyakit PMK yang tersebar di 36 Kabupaten.
Ada 238 ekor sapi mati dan 9.883 ekor sapi sembuh (hilang gejala klinis PMK). (jpnn)
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pemberian vaksin terhadap hewan ternak agar dipercepat
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Janji Bakal Tegas Perusahaan Nakal, Siap Cabut IPPKH
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia