ATR BPN Pasang Target, 5 Tahun Mendatang Administrasi Pertanahan Beres
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil memaparkan persentase tanah Indonesia yang masuk dalam kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya total persentase kurang lebih seluas 37 persen, sedangkan 67 persen sisanya masuk dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Hal ini yang seringkali batas hutan dan batas kawasan nonhutan biasa jadi masalah,” ungkap Sofyan dalam Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Selasa (28/12).
Oleh karena itu, ia mengatakan Kementerian ATR/BPN terus berupaya melakukan strategi untuk mengatasi administrasi pertanahan.
Hal tersebut mulai dari pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa dan konflik, hingga memerangi mafia tanah.
“Kami perbaiki terus administrasi pertanahan dan pelayanan-pelayanan yang sudah semakin baik. Kami harapkan lima tahun ke depan, administrasi pertanahan sudah beres,” kata Sofyan. (mcr18/jpnn)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil memaparkan presentasi tanah Indonesia yang masuk dalam kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Mercurius Thomos Mone
- Menteri LH Hanif Faisol Terjun Langsung Bersihkan Sampah di Kali Cipinang
- Prabowo Subianto Pecah KLHK jadi 2 Kementerian Berbeda
- Ini Deretan Keberhasilan yang Dicapai KLHK Selama 10 Tahun Dipimpin Menteri Siti Nurbaya
- Mendukung NDC, Menteri LHK Siti Nurbaya Beri Penghargaan PT ITCI Kartika Utama
- Hashim: Penghargaan dari KLHK Sebagai Dorongan Untuk Terus Membuktikan Komitmen Iklim
- Menteri Siti: Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Mendukung Visi Indonesia Emas 2045