ATR/BPN Siapkan Percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan

“Semoga program yang holistik ini menjadi pintu masuk program yang mulia yaitu reforma agraria sehingga mampu mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat," ungkap Surya Tjandra.

Upaya pemerintah menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan untuk kemakmuran rakyat melalui reforma agraria telah digulirkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Lahirnya reforma agraria tersebut melambangkan suatu hakekat bahwa reforma agraria merupakan suatu program dari, oleh dan untuk rakyat yang diadministrasikan oleh negara sebagai manifestasi organisasi berbangsa dan bertanah air.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyambut baik program percepatan redistribusi tanah ini. Dia mengatakan program ini sesuai dengan permasalahan yang ada di Sumsel.

"Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian ATR/BPN yang sudah memilih Sumatera Selatan menjadi pilot project percepatan redistribusi tanah ini,” katanya.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Adi Darmawan mengatakan proyek percontohan pada 2021 ini akan dilaksanakan di empat provinsi, yakni Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kaltim. “Lokasi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan objek berdasarkan luas dan keterjangkauan aksesibilitas," ucapnya.

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Manifas Zubair mengatakan bahwa percepatan redistribusi tanah ini merupakan langkah yang bagus.

"Kami harus dukung bersama program ini, mengingat BPKH yang merupakan pelaksana teknis di bawah KLHK tentunya akan sangat siap membantu kerja di lapangan atau support data yang diperlukan,” katanya.