Atur Ketat Perdagangan Hiu dan Pari, KKP: Tidak Ada Celah Penyelundupan

Penetapan kuota ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tingkat pemanfaatan yang dilakukan tidak melebihi daya dukung sumberdaya.
Sedangkan ketiga prinsip ketertelusuran diimplementasikan melalui kewajiban pelaporan oleh pemanfaat dan kewajiban dokumen angkut sebagai persyaratan dalam melakukan pengangkutan hiu dan pari appendiks CITES di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Lebih lanjut Firdaus mengungkapkan perairan Indonesia memiliki keragaman hiu dan pari yang cukup tinggi. Berdasarkan beberapa literatur dan hasil penelitian, kata dia, di perairan Indonesia terdapat 117 spesies hiu dan 101 spesies pari.
"Hiu dan pari yang tidak boleh diperdagangkan adalah jenis hiu dan pari yang dilindungi secara penuh berdasarkan regulasi nasional. Terdiri atas satu spesies hiu yaitu Hiu Paus (Rhincodon typus) dan 10 spesies pari," katanya.
Kesepuluh pari tersebut, yaitu pari manta oseanik (Manta birostris), pari manta karang (Manta alfredi), pari sungai tutul (Fluvitrygon oxyrhynchus), pari sungai raksasa (Urogymnus popylepis), pari sungai pinggir putih (Fluvitrygon signifer), Pari gergaji lancip (Anoxypristis cuspidata), Pari gergaji kerdil (Pristis clavata), Pari gergaji besar (Pristis pristis sinonim Pristis microdon), Pari gergaji hijau (Pristis zijsron), dan Pari kai (Urolophus
kainus).
"Hiu dan pari yang tidak dilindungi secara regulasi masih diperbolehkan untuk dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan ketiga prinsip tata kelola yaitu legalitas, keberlanjutan dan ketertelusuran," ujarnya.
Firdaus membeberkan nilai perdagangan hiu dan pari diperkirakan cukup signifikan mengingat harga jual sirip hiu di tingkat nelayan saja sekitar Rp 700 ribu per kilogram kering.
Dari sisi PNBP, nilai penerimaan PNBP dari perdagangan luar negeri hiu sampai dengan November 2022 sekitar Rp 600 juta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan melakukan pengendalian perdagangan ikan hiu dan pari di Indonesia.
- Detik-Detik Penangkapan Kapal Ikan Filipina di Talaud
- Masyarakat Pesisir jadi Korban, Bupati Tangerang Diminta Bertindak
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Terbaru soal Gaji Guru PNS & PPPK, Lulusan SMA Bisa dapat Gede, Waduh
- Omongan Menteri Trenggono Disebut Tidak Mendasar oleh Pihak Kades Kohod, Waduh
- Soal Denda Rp 48 Miliar Pagar Laut, Kubu Kades Kohod Bilang Begini
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar