JPNN.com 
Aturan Iklan Produk Tak Boleh Diskriminatif
Azam menyatakan tidak menutup kemungkinan DPR meminta klarifikasi BPOM ihwal rencana revisi aturan label dan iklan pangan tersebut. Hal ini diperlukan agar tidak muncul polemik yang didasari kecurigaan adanya indikasi perang dagang dalam proses revisi aturan iklan.
Sebelumnya Inas Nasrullah Zubir, Anggota Komisi VI juga meminta BPOM dan pemerintah lebih bijaksana melihat polemik susu kental manis ini. Menurut dia, perubahan aturan harus dilandaskan kajian dan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Inas mengingatkan agar BPOM tidak terjebak menerbitkan sebuah peraturan yang kurang adil.
“Jangan pemerintah menyesuaikan kebutuhan produsen, tapi harus menyesuaikan apa yang terbaik bagi konsumen,” katanya.
Dia juga melihat penerbitan edaran BPOM yang terkesan dipaksakan hanya karena tingginya tekanan dari beberapa pihak. Apalagi, surat edaran yang sangat sensitif dan krusial itu dikeluarkan dan ditandatangani seorang deputi yang menjelang pensiun.
“Itu tidak boleh, nanti akan kami coba dalami itu,” kata Ketua Fraksi Hanura di DPR tersebut.(chi/jpnn)
Seharusnya suatu kebijakan dibuat atau direvisi atas kondisi industri secara keseluruhan, bukan hanya suatu produk tertentu.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Komitmen BPOM Soal Pengawasan Produk Kosmetik yang Beredar di Masyarakat
- BPOM Bantah Isu di Medsos soal Produk Ratansha Gunakan Merkuri
- BPOM Temukan Boraks dalam Kerupuk Gendar saat Inspeksi Takjil di Semarang
- Pakar Sebut Informasi Air Galon Sebabkan Kemandulan Pembodohan Publik
- Memasuki Era Baru Periklanan, Pixel Group & KCIC Berkolaborasi
- Legendaris Ronaldinho Muncul Kembali, Kali Ini di Iklan Terbaru Shopee
.jpeg)
