Aturan IMEI Disahkan, Jangan Takut Mengimpor Ponsel
jpnn.com, JAKARTA - Aturan registrasi nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI), akhirnya ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Jumat (18/10). Aturan IMEI mulai berlaku enam bulan mendatang.
"Ada waktu enam bulan. Jadi, tidak segera," kata Rudiantara saat acara penandatanganan aturan registrasi IMEI di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Waktu enam bulan tersebut, lanjut Rudiantara, akan digunakan untuk menyosialisasikan aturan IMEI dan mengintegrasikan sistem, baik yang ada di operator seluler, kementerian dan sistem IMEI internasional di Asosiasi Sistem Global untuk Komunikasi Bergerak (GSMA).
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan kementeriannya sudah mengumpulkan lebih dari 1,4 miliar data IMEI di Indonesia dan akan dicocokkan dengan data internasional dari GSMA.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan aturan IMEI sama sekali tidak melarang impor ponsel selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aturan mengenai registrasi IMEI yang ditandatangani oleh ketiga menteri itu bertujuan untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal (black market) ??????yang dapat merugikan negara maupun konsumen.
Rudiantara menekankan, bahwa aturan IMEI tidak berdampak bagi pengguna ponsel, kecuali mereka membeli perangkat dari luar negeri. (antara/jpnn)
Aturan registrasi nomor IMEI akhirnya ditandatangani oleh Menkominfo Rudiantara, Jumat (18/10). Aturan IMEI mulai berlaku enam bulan ke depan.
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha
- Bea Cukai Sosialisasikan Ketentuan Kepabeanan Bagi Pengguna Jasa dan Masyarakat
- 3 Hal ini Harus Dilakukan Pemerintah untuk Mengontrol IMEI
- Terkait Polemik IMEI, APSI: Mematikan Mesin CEIR Bukanlah Solusi
- Dampak CEIR Penuh, Ponsel Resmi Terblokir Hingga tak Bisa Daftar IMEI Baru
- Muncul Rumor Kebijakan Validasi IMEI Bakal Ditunda, Pelaku Industri Khawatir
- Wabah Corona Merebak, Bagaimana Nasib Kelanjutan Validasi IMEI di Indonesia?