JPNN.com 
Aturan Keuangan Tak Sinkron, Daerah Dirugikan
Selasa, 09 Juni 2009 – 15:01 WIB
Aturan Keuangan Tak Sinkron, Daerah Dirugikan
“Penggunaan Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RDP) sebesar Rp55 miliar juga menambah daftar kasus yang ada karena tidak melalui mekanisme APBN,” tandasnya. (esy/JPNN)
JAKARTA—Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menegaskan, banyak Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang ketentuannya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Transaksi Tabungan Emas Pegadaian Diproyeksikan Naik 10 Kali Lipat pada Akhir April
- 165.466 Kendaraan Meninggalkan Jabotabek saat Libur Panjang
- Satgas Ramadan & IdulFitri Pertamina Dinilai Berhasil Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM
- Pemda Diminta Jadi Motor Investasi dan Pemerataan Ekonomi
- PLN IP Siap Penuhi Kebutuhan Hidrogen Sebagai Energi Alternatif Masa Depan
- Estpos Hadir di Pontianak, UMKM Kalbar Siap Masuk Era Digital
.jpeg)
