JPNN.com 
Aturan Keuangan Tak Sinkron, Daerah Dirugikan
Selasa, 09 Juni 2009 – 15:01 WIB
Aturan Keuangan Tak Sinkron, Daerah Dirugikan
“Penggunaan Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RDP) sebesar Rp55 miliar juga menambah daftar kasus yang ada karena tidak melalui mekanisme APBN,” tandasnya. (esy/JPNN)
JAKARTA—Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menegaskan, banyak Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang ketentuannya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pertamina Sukses Menjaga Pasokan Energi Nasional Selama Periode Natal dan Tahun Baru
- Makan Bergizi Gratis Bikin Warganet Nostalgia Momen Pembagian Susu di Sekolah
- Komisi XI DPR Yakin PP 49/24 Berdampak Positif terhadap Industri Keuangan Digital
- Menko Airlangga & Dubes Australia Bertemu, Kedua Negara Bahas Sejumlah Agenda Penting
- BNI Siap Sukseskan Penyaluran KUR Bagi PMI
- Dukung Pengelolaan Keuangan Sehat, Honest Card Tawarkan Kartu Kredit Pintar
