Aturan Koalisi Tak Jelas

JAKARTA - Rangkaian koalisi sejumlah partai politik tetap tak bakal mampu menciptakan pemerintahan yang solid selama tidak ada aturan yang tegas mengatur model perkoalisian.

Seperti model koalisi yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, tetap ada saja sejumlah partai pendukung yang sikapnya malah menentang kebijakan pemerintah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyebutkan, hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang jelas.

"Metode komunikasi antarpartai pendukung pemerintah tidak ada," ungkap Fahri Hamzah dalam diskusi di ruang wartawan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Selasa (24/2). Dia menceritakan, para partai pendukung pemerintahan SBY-JK hanya pernah bertemu 2 kali yang dilakukan di awal-awal kekuasaan pemerintahan SBY-JK.

Sekretaris Fraksi PKS di DPR itu mengusulkan, perlu dirumuskan juga kesepakatan tertulis yang ditandatangani seluruh partai pendukung pemerintah, mengenai apa yang boleh dilakukan dan dilarang. "Kalau usai makan pagi bersama lantas menyatakan telah menjalin koalisi, itu omong kosong. Bila partai A ketemu partai B, kalau menyatakan berkoalisi harus ada dokumennya, sehingga kalau terjadi sesuatu bisa ditagih," ujarnya.