Aturan Koalisi Tak Jelas
Selasa, 24 Februari 2009 – 16:18 WIB

Aturan Koalisi Tak Jelas
JAKARTA - Rangkaian koalisi sejumlah partai politik tetap tak bakal mampu menciptakan pemerintahan yang solid selama tidak ada aturan yang tegas mengatur model perkoalisian.
Seperti model koalisi yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, tetap ada saja sejumlah partai pendukung yang sikapnya malah menentang kebijakan pemerintah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyebutkan, hal ini terjadi karena tidak ada aturan yang jelas.
"Metode komunikasi antarpartai pendukung pemerintah tidak ada," ungkap Fahri Hamzah dalam diskusi di ruang wartawan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Selasa (24/2). Dia menceritakan, para partai pendukung pemerintahan SBY-JK hanya pernah bertemu 2 kali yang dilakukan di awal-awal kekuasaan pemerintahan SBY-JK.
Sekretaris Fraksi PKS di DPR itu mengusulkan, perlu dirumuskan juga kesepakatan tertulis yang ditandatangani seluruh partai pendukung pemerintah, mengenai apa yang boleh dilakukan dan dilarang. "Kalau usai makan pagi bersama lantas menyatakan telah menjalin koalisi, itu omong kosong. Bila partai A ketemu partai B, kalau menyatakan berkoalisi harus ada dokumennya, sehingga kalau terjadi sesuatu bisa ditagih," ujarnya.
JAKARTA - Rangkaian koalisi sejumlah partai politik tetap tak bakal mampu menciptakan pemerintahan yang solid selama tidak ada aturan yang tegas
BERITA TERKAIT
- Kongres PDIP Bakal Diisi Acara Pengukuhan Megawati Sebagai Ketua Umum
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Politik Uang PSU Pilkada Serang, Gakkumdu Sita Duit Sebanyak Ini
- Info Sementara Penghitungan Suara PSU Pilkada Tasikmalaya, Siapa Unggul?
- Guntur Romli PDIP Heran Putusan Gugatan Tia Rahmania Baru Ramai Sekarang: Ini Ada Apa?
- 2 Pelaku Politik Uang di PSU Pilkada Kabupaten Serang Ditangkap