Aturan KPU Dinilai Melampaui Wewenang

"Di dalam UU Pemilu baru (UU nomor 8 tahun 2012), ada kewajiban sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon," ujar Husni.

 

Lebih lanjut, ujar Husni, pasal 56 ayat2 sebagaimana disebut diatas mengatur mekanisme bagaimana parpol wajib menempatkan nomor urut caleg perempuan. Di pasal 59 ayat 1, dalam hal keterwakilan 30 persen perempuan tidak terpenuhi, KPU mengembalikan berkas pencalonan kepada parpol.

"Aturan itu berhenti dengan mengembalikan sampai terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, KPU membacanya bahwa parpol tidak bisa berpartisipasi di dapil tersebut," ujarnya.

Aturan ini berbeda dengan aturan lama , yakni UU Pemilu nomor 10 tahun 2008. "Kalau di Undang Undang Pemilu lama, KPU wajib mengumumkan parpol yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan," tandasnya. (bay)