Aturan Pembebasan Lahan Akan Dipertegas

Anggota Komisi V DPR Akbar Faizal mengatakan, revisi UU itu memang diusulkan pemerintah terkait pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Hanya saja, kata dia, persoalan revisi tersebut tentu ada proses dan mekanisme tersendiri yang harus dilalui. "DPR tentu siap membahas kalau ada usulan revisi tersebut. Akan tetapi, kata dia, tentu saja secara proporsional dan tidak memberatkan rakyat," tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui, masalah pembebasan tanah itu jangan sampai menghambat pembangunan. Ia mencontohkan, proyek pelebaran jalan Maros-Parepare. Kontrak pekerjaan proyek pelebaran jalan tersebut, lanjutnya, meski multiyears, tetapi seharusnya sudah selesai hingga 31 Desember 2009. "Tapi karena terkendala pembebasan lahan, sehingga belum semuanya selesai, terpaksa diperjuangkan lagi akan program tersebut tetap bisa berlanjut di 2010," katanya. (har/JPNN)