Aturan Pembebasan Lahan di IKN Diubah, Begini Prinsipnya
![Aturan Pembebasan Lahan di IKN Diubah, Begini Prinsipnya](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/02/12/progres-kawasan-inti-pusat-pemerintahan-kipp-ikn-senin-12220-w4en.jpg)
Pertimbangan dilakukannya perubahan peraturan menyangkut lahan yang dikuasai warga berstatus tanah milik negara, tetapi sudah ditempati puluhan tahun oleh masyarakat dan kehadiran IKN tidak boleh merugikan warga.
Dia memastikan revisi regulasi itu untuk mengakomodasi hak warga terdampak pembangunan IKN, karena ada sejumlah lahan yang sudah digarap warga selama puluhan tahun berstatus sebagai tanah negara.
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersama Otorita ibu Kota Nusantara (OIKN) juga melakukan pendekatan melalui penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) kepada warga terdampak pembangunan IKN.
Makmur menjelaskan bahwa permasalahan pembebasan lahan dengan warga setempat harus dirampungkan, karena ada hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga tidak merugikan rakyat.
"Pembangunan IKN dipercepat, secara bersamaan masyarakat diperlakukan secara baik dan adil sesuai arahan Kepala Negara, melalui PDSK," kata Makmur Marbun.(ant/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Pemerintah merevisi aturan tentang pembebasan lahan di IKN, khususnya di Penajam Paser Utara supaya tidak merugiakan rakyat sebagaiman arahan Presiden Jokowi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Presiden Jokowi: Saya Mau Pulang ke Solo
- Jumlah Pelamar CPNS 2024 Membeludak, Inilah Penyebabnya
- Hari Ini, Jokowi Mulai Berkantor di IKN
- Survei Terbaru PSI: Rudi Mas'ud-Seno Aji Berpeluang Menang Telak di Pilgub Kaltim
- Co-Founder Hotel Qubika: Pembangunan di IKN Sangat Cepat
- Jokowi Mencanangkan Pembangunan MRT Medan Satria-Tomang